Penanaman Budaya Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1174Keywords:
Corruption, Anti-Corruption Culture, Combating Corruption, Education, Law EnforcementAbstract
Corruption is like a cancer that eats away at the Indonesian nation, hampering progress and eroding public trust. Efforts to overcome this require a comprehensive approach, one of which is by instilling an anti-corruption culture. This journal examines the importance of instilling an anti-corruption culture as a strategic solution in fighting corruption in Indonesia. This study uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data was collected through literature studies of books, scientific journals and other trusted sources. An anti-corruption culture is an important foundation for building a dignified and just nation. Efforts to instill this must be carried out systematically and sustainably, Including anti-corruption education in the school and college curriculum. Instilling the values of honesty, integrity and responsibility from an early age in the family. Building an environment that supports an anti-corruption culture through the active role of civil society and organizations social.Instilling an anti-corruption culture is a crucial step in efforts to eradicate corruption in Indonesia. Success requires strong commitment and cooperation from all parties, including the government, educational institutions, families and society.
References
Ahmad Saifulloh, Putra Perdana. (2017). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Aanti Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.47(4).
Ayu Dike Widhiyaastuti, I Gusti Agung. (2017). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Anti Korupsi. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.
Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang: (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk). Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 10(1), 1-17. https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.33
Hasan, Z. (2012). Implikasi Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAH GUNAAN ANGGARAN PENDAHULUAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK) YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MANTAN KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA (STUDI KASUS NOMOR: 13/PID. SUS-TPK/2020/PN. TJK). IBLAM Law Review, 1(3), 1-21.
Hasanah, Sitti Uswatun. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Aanti Korupsi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2(1).
Mukti, Tri Anggoro. (2018). Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Perspektif Hukum, Vol.18(2).
Kadir, Yusrianto. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Gorontalo Law Review, Vol 1(1).
Neltje, Jeane Saly, Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.
Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.Ubbe, Ahmad, Implikasi Putusan Bebas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemebrantasan Korupsi.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.