Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Tata Kelola Keuangan Desa, di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata
DOI:
https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1222Keywords:
Supervision, Village, Village Financial GovernanceAbstract
The purpose of this research is to analyze the supervision of the village consultative body on village financial governance, in Hadakewa Village, Lebatukan District, Lembata Regency. This research uses empirical legal research methods sourced from data obtained directly in the form of opinions from respondents, namely the Village Head, Village Secretary, Village Finance Clerk, Community Leaders, Hadakewa Village Consultative Body. The results showed that (1) the accountability of the Hadakewa village government regarding the management of village funds has a form of transparency with the village fund realization report. This report is not only submitted to the district / city government but also to the community and the Village Consultative Body which acts as a supervisor of the use of the Village Fund. Thus, this action reflects the Village's commitment to implementing the principles of accountability and transparency in the management of the Village Fund (2) shows that the implementation of financial governance supervision based on management principles is running well and all reports on the use of village funds are carefully recorded and reported from village officials to the Village Consultative Body.
References
Ardi Hamzah, 2015. Tata kelola pemerintahan desa: menuju desa mandiri, sejahtera
Chabib Soleh. Heru Rochmansjah. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung:Fokus Media.dan partisipatoris, Surabaya: Pustaka.
Hairil Sakhti, 2017. Skripsi tentang Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Hasniati, 2016.Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,
Hasniati, 2015. Memberantas Korupsi bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika.
Monteiro Josef, 2022. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta; K-Media.
Nelly Ngentine, 2020. Skripsi tentang Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Dana Desa.
Peraturan Bupati Lembata No. 7 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015)
Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Prenata Media.
Rochmi Widayanti, Endang Masitoh, 2014. Jurnal mengenai Penerapan asas manajemen keuangan Desa. Sinar Grafika.
Situmorang, Victor M. 1994. Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta:
Sondang P Siagian, 2005. Pengawasan Pemerintahan, Bandung: Cendekia Press.
Srirejeki Kiky, Skripsi mengenai Tata Kelola Keuangan Desa.
Sujamto. 1989. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika.
Sule Ernie Tisnawati, Kurniawan Saefulah.2005. Pengantar Manajemen, Jakarta:
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
