Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukan Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga
DOI:
https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.338Keywords:
Monitoring, Fishing Equipment, TrawlsAbstract
Implementation of Supervision of Trawl Fishing Equipment (Trawls) in Selayar District, the use of these trawls which are still operating due to supervision that is not running effectively. This study aims to determine the Implementation of Supervision of Trawling Equipment in Selayar District, Lingga Regency. The research method used is a qualitative research approach with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. In this study using the theory of supervision according to Joko Widodo (2016: 94). The results of this study indicate that: a. the supervisors implementing the policy, the supervisors, namely the agencies and other auxiliary apparatus in this supervision are still not running well or have not been implemented because there are still fishermen who use the Trawl fishing gear, b. Standard Operating Procedures (SOP), under supervision have been implemented in carrying out supervision, so for this indicator it has been implemented sufficiently and is running according to the specified SOP, c. Financial Resources and Equipment, in this indicator there is still a lack of budget and some equipment is under supervision, so for this indicator it is still not sufficiently implemented because it is still constrained by a lack of budget, d. Schedule for Supervision Implementation, for the schedule itself, of course there is a special schedule but for carrying out self-monitoring sometimes it doesn't necessarily depend on the incoming reports, for this indicator it has also been implemented because the existing schedule is also in accordance with the time and reports received. Based on the research indicators, it can be concluded that the implementation of this supervision has not run optimally because there are still many fishermen in the Selayar District who use trawls. The recommendation that is needed is the implementation of supervision that should be carried out effectively so that there is no longer use of trawl fishing gear in Selayar District.
References
BUKU
Akhmad Solihin. (2010). Politik Hukum Kelautan & Perikanan (Pertama). Bandung: Nuansa Aulia.
Dr.Ir.Mimit Primyastanto,M.P. (2017). Ilmu Kelautan dan Perikanan. Jawa Timur: Intrans Publishing
Dr.Jum Angriani S.H., M. . (2011). Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Pemerintah Daerah. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
Hadi, E. P. (2019). Bahan Dan Alat Tangkap Penangkap Ikan. (E. Priyana, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: SMK.
Handayaningrat, S. (2002). Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen (15th ed.). Jakarta: Haji Mas Agung.
Haw, W. (2009). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom (1st–5th ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
I Wayan Tarthiana, SH.,MH. (2015).Landasan Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional. (Kedua). Bandung. Cv Mandar Maju.
Lubis, H. I. (1985). Pengendalian Dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nurchotimah, A. S. I. (2021). Pengawasan Pelayanan Publik. (R. A. Nugroho, Ed.) (Hendrik Ef). Yogyakarta: Jejak Pustaka.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D (Ke-23). Bandung: Alfabeta CV.
Tian Nur Ma’rifat, D. (2020). Dasar-Dasar Perikanan Dan Kelautan (Pertama). Malang: UB Press.
Tribawono, D. (2013). Hukum Perikanan Indonesia (ke 2). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Widodo, J. (2016). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Mayumedia Publishing.
Widjaja, HAW,2014. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta, Rajawali Pers.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik (Revisi). Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
JURNAL
Agusti, D. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan Ilegal Fishing Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Universitas Islam Riau.
Arafat, Y., & Dosen. (2019). Rasio legis kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets). Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Bekelanjutan, (September), 51–62.
Baami, I. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Limbah Medis Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Pada Rumah Sakit Raja Ahmid Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Hasbullah. (2019). Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Menterti Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 (Larangan Penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Perikanan Republik Indonesia). Jurnal YUSTITIA, 67-82.
Juanda Syahputra, E. S. S. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Nelayan Pukat Harimau Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Batu Bara. Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan, 22(2686–5750), 52–61
Kurniawati Lastri. (2018). Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkapan Ikan Karang Di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Serang. Universitas Sultang Ageng Tirtayasa.
Lusiani, Devi. Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWL) dan Pukat Tarik (SEINE NETS)
Mariamus O. Brewon, E. S. (2022). Kajian Persepsi Nelayan Terhadap Kriteria Alat Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan di Peraiaram Pantai Timur Sumatera utara. Journal of Fisheries and marine science, 46-65.
Nurfaika Ishak, S. f. (2019). Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Membangun Poros Maritm Indonesia . Fakultas Hukum , 59-77.
Pertiwi, D. A. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWLS) Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Prastanto Alfandi Surya. (2016). Efektivitas Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Merusak Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan. Jurnal Hukum,1-9.
Sapitri, S. W. (2022). Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) Di Kecamatan Selayar Oleh Dinas kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Islam Riau.
Ula Aulia S.F. (2016). Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWLS) Dan Pukat Traik (SEINE NETS) Di Kabupaten Lamongan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
Taufiq, H. I. (2019). Pelaksanaan Pengawasan Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (Trawls) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Riau.
Wedayanti, Made Devi. 2015. Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1.No 1.
DOKUMEN
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2015 tentang: Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2015 tentang: Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsis Kepulauan Riau, tentang: Data-Data Masyarakat Kelompok Pengawasa (POKMASWAS) Kepulauan Riau
