Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Edaran Obat yang Tidak Memiliki Izin

Ahmad Irzal Fardiansyah; Sri Riski; Khaoeirun Nissa

doi:10.59059/mandub.v3i1.2158

Authors

Ahmad Irzal Fardiansyah Universitas Lampung
Sri Riski Universitas Lampung
Khaoeirun Nissa Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2158

Keywords:

Consumer Protection, Drug Distribution, No Permit

Abstract

This study aims to analyze the legal review of legal protection for consumers related to the circulation of drugs that do not have a distribution permit in Indonesia. The research method used in this study is the normative legal research method. The main data source in this study is a secondary legal source, consisting of laws and regulations governing the circulation of drugs. The results of this study indicate that legal protection for consumers related to the circulation of drugs without a distribution permit in Indonesia has been strictly regulated in various regulations. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health, and Regulation of the Head of BPOM Number 26 of 2017 provide a strong legal basis to ensure that drug products circulating in the market are safe and have obtained a valid distribution permit from BPOM. This aims to protect consumer rights so that they are not exposed to health risks caused by drugs that are not guaranteed to be safe. However, a major challenge faced is the high number of illegal drugs circulating, both on the black market and online platforms that are difficult to monitor. In addition, the lack of awareness from consumers also exacerbates this problem. Suboptimal supervision is also another challenge in this legal protection. The lack of utilization of technology in supervision is also a significant obstacle. Although there are regulations and supervisory authority from BPOM and pharmaceutical personnel, the distribution of drugs without a distribution permit remains a complex problem

References

Anggriawan, T. P. (2020). Perlindungan Konusmen Pangan pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2(2).

Faradilla, E., Khalid, H., & Sufran, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar. Qawanin Jurnal Hukum, 2(1).

Kansil, C. S. T., (2015). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Kholil, M. (2018) Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1(1).

Mashdurohatun, A. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teori dan Praktik. Semarang: Unissula Press.

Pambudi, D. B., Raharjo, D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhada Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Media Online. The 11th University Research Colloquium, 1(1).

Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Purnamasari, R. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengobatan Tradisional Tanpa Izin di Kota Pekabaru. EKSEKUTIF: Journal of Law, 4(2).

Pusnawan, I. M. K. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Endorser yang Mempromosikan Produk Kosmetik Ilegal. Journal IJCCS, 8(7).

Sidabalok, J. (2016). Hukum Perlindungan Konusmen di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sidharta. (2018). Perlindungan Hukum Indonesia. Jakarta: PT Grasindo.

Soekanto, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Salemba Empat.

Sulistiyanto, P., Husainy, H., dan Budimah. (2020). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Impor. Jurnal Kolaboratif Sains, 6(2).

Susanto, H. (2018). Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia.

Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konusmen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Utami, A., Herwastoeti. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online. KLASULA: Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana, 1(2).

Wardani, E. K., dan Hartono, K. (2020). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, 3.

Zulham. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana.