Pengaturan Pembayaran Jaminan Hari Tua Berbasis Keadilan di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.59059/mandub.v4i2.3245Keywords:
Old-Age Security, Payment, Pension Fund, Regulation, Social SecurityAbstract
One of the objectives of establishing the Unitary State of the Republic of Indonesia as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to improve the welfare of the people. This welfare must be enjoyed in a sustainable, fair, and equitable manner that reaches the entire population. Every citizen has the right to social security that enables their full development as a dignified human being; this right is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, specifically under Article 28H paragraph (3) and Article 34 paragraph (2). Social security is also guaranteed by the 1948 United Nations Declaration of Human Rights and affirmed by International Labour Organization (ILO) Convention No. 102 of 1952, which urges all nations to provide minimum protection for every worker. The national social security system is essentially a state program aimed at providing guaranteed protection and social welfare for all Indonesian people. Through this program, every resident is expected to be able to meet their basic living needs should events occur that result in a loss or reduction of income such as illness, accidents, job loss, reaching old age, or retirement. The government implements social security through several programs, one of which is the Old-Age Security Program (Jaminan Hari Tua). Old-age security consists of a cash benefit paid as a lump sum when a participant retires, passes away, or suffers total permanent disability. The Old-Age Security Program is designed to provide protection when an individual enters old age or retirement and no longer has an income; hence, it is termed "old-age security".
References
Alfian, M. (2021). Perbandingan perlindungan sosial dan jaminan sosial di berbagai negara Asia Tenggara. Academia.edu. https://www.academia.edu/19583884/Perbandingan_Sistem_Perlindungan_Sosial_di_Negara_Asia_Tenggara
Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). Pengantar metode penelitian hukum. PT Raja Grafindo Persada.
BPJS Ketenagakerjaan. (n.d.). Jaminan hari tua. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media Group.
Fro Tend. (n.d.). Manfaat jaminan sosial. Otoritas Jasa Keuangan. https://sikapiuangmu.ojk.go.id
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.
Midgley, J. (2000). The handbook of social policy. In M. Livermore (Ed.), The handbook of social policy. Sage.
Nggao, F. S. (2022). Polemik pencairan dana JHT. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/opini/472002/polemik-pencairan-dana-jht
Nugroho, A. (2016). Membangun tata hukum nasional perspektif masyarakat pluralis. Trussmedia Grafika.
Pemerintah Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468.
Pemerintah Republik Indonesia. (1993). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.
Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961.
Pemerintah Republik Indonesia. (2015a). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716.
Pemerintah Republik Indonesia. (2015b). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187.
Perwira, D. (2003). Perlindungan tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial: Pengalaman Indonesia [Kertas kerja]. Lembaga Penelitian SMERU.
Seidman, A., Seidman, R. B., & Abeysekere, N. (2002). Penyusunan rancangan undang-undang dalam perubahan masyarakat yang demokratis: Sebuah panduan untuk pembuat rancangan undang-undang (Y. Usfunan et al., Trans.; Edisi ke-2). Proyek BLIPS II, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.
Suwitra, I. M. (2010). Eksistensi hak penguasaan dan pemilikan atas tanah adat di Bali dalam perspektif hukum agraria nasional. Loogos Publishing.
Tend, F. (n.d.). Manfaat jaminan sosial. Otoritas Jasa Keuangan. https://sikapiuangmu.ojk.go.id
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
