Tinjauan Yuridis Pengawasan Perbankan Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
DOI:
https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.904Keywords:
Bank Supervision, Customer Protection, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Abstract
The function of a bank is as a financial intermediary institution, namely as a bridge between fund owners and parties who need funds, both as depositors and borrowers. Bank-customer relationships often involve banking practices that have a negative impact on customers, but legal protection is often less than optimal. Because if you look at the relationship between banks and customers, banks have enormous control over banking transactions, and in some cases they control banking transactions. So that sometimes it is detrimental to customers. Based on the above facts, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (UU OJK) has been promulgated. As a bank supervisory institution and as an institution that protects customer interests.
References
A. BUKU-BUKU
Adrian Sutedi, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta.
Djoko Retnadi, 2006, Memilih Bank Yang Sehat, Elex Media Komputeindi, Jakarta.
Hasanuddi, 2000, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Marulak Pardede, 1998, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Pastaza Sinar Harapan, Jakarta.
Muhammad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Permadi Gandasasmita, 2004, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-Undngan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118).
