Peran Kebijakan Public Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i1.685Keywords:
Public Policy, Conservation, Forest ResourcesAbstract
Indonesia's 2020-2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN) aims to create a prosperous, just and sustainable Indonesia with a middle to upper income level (middle-income country). In this document there are seven development agendas. The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) is directly involved in at least four agendas, namely: Strengthening economic resilience for quality and equitable growth; Regional development to reduce inequality and ensure equal distribution of welfare; Improving the quality and competitiveness of human resources; and Environmental development and increasing resilience to unexpected natural disasters and climate change.
References
[KLHK]. 2020e. Pengembangan Roadmap NDC Aspek Adaptasi. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
[KemenPPN/Bappenas]. 2014. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Nurfatriani, Fitri. Doddy S.Sukadri. 2001. Pengelolaan Hutan di Masa Depan : Berdasarkan Paradigma Pembanguan Kehutanan di Abad 21, Buletin Kehutanan Vol.2.
Sabarudin, S. 2001. Rekonsiliasi Nasional Untuk Menyelamatkan Hutan. Makalah Presentasi Kelompok Pada Konggres Kehutanan Indonesia III, Jakarta
Suntana, Asep Sugih,. dkk. 2000. Agenda 21 Sektoral, Agenda Kehutanan Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan. Jakarta : Kantor Menteri KLH
Sutikno; Maryunani.,2006. Ekonomi Sumber Daya Alam, Malang: BPFE-Unibraw
Boenjamin, S.A. 1991. Deforestasi dan Isu Pemanfaatan Lahan Yang Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.XXXIX No.3
