Analisis Hukum Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Hasil Hutan Di Desa Wasuamba Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan

Studi Kasus Di UPTD KPH Unit II Lasalimu Kabupaten Buton

Authors

  • AL Hiday Nur Universitas Muhammadiyah Buton
  • L.M. Ricard Zeldi Putra Universitas Muhammadiyah Buton
  • Burhan Burhan Universitas Muhammadiyah Buton

DOI:

https://doi.org/10.59059/perspektif.v1i2.412

Keywords:

The Role of Local Government, Management Permit, Community Forestry

Abstract

Community Farmer Groups as agents of change, which lately have been more charged with the role of guarding and regulating the conversion of forest functions, this must receive attention and of course it is very appropriate if applying for a Community Forest Management Permit (Hkm) is seen as a priority that must be considered. both by the Forest Service, NGOs and the community in general. The inefficiency of community forest licensing services is due to several obstacles that have so far not been properly resolved. These obstacles are mainly related to the institutional mechanisms of the Regional Government, especially those in the UPTD KPH Unit II Lasalimu, which so far have not been designed as a public service institution. The main objective of this research is to find out the role of the local government in managing and utilizing forest products under Community Forest (HKM) status and to find out the efforts by the local government in following up on Ministerial Regulation P.88/Menhut-II/2014 concerning Community Forestry. This study uses a normative and empirical juridical approach.

References

A. Buku

R. Anjasari, 2009, Pengaruh Hutan Tanaman Industri (HTI) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kampar Ilir, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang

Rahmat, S, 2005, Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Hasil Penelitian, Buletin Kampung. Watala, Lampung.

Purwoko, A. 2002. Kajian Akademis Hutan Kemasyarakatan. Buku. USU Digital Library. Medan.

Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian kedua. CV.Mandar Maju, Bandung

Wiyono E, 2006, Peran Desa dalam Hutan Kemasyarakatan. Yayasan SHOREA, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Permenhut Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status Kawasan Hutan

Permenhut Nomor: P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan

Downloads

Published

2023-06-11

How to Cite

AL Hiday Nur, L.M. Ricard Zeldi Putra, & Burhan Burhan. (2023). Analisis Hukum Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Hasil Hutan Di Desa Wasuamba Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan : Studi Kasus Di UPTD KPH Unit II Lasalimu Kabupaten Buton. Perspektif : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa, 1(2), 01–18. https://doi.org/10.59059/perspektif.v1i2.412

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 

You may also start an advanced similarity search for this article.