Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Politik Legislasi: Analisis Risiko Hukum dan Beban Fiskal Negara

Authors

  • Ade Saputra Dinata Universitas Bangka Belitung
  • Meydilah Ayunafisah Universitas Bangka Belitung
  • Vera Ayu Lestari Universitas Bangka Belitung

DOI:

https://doi.org/10.59059/mandub.v4i2.3049

Keywords:

Fiscal Burden, Legal Risks, Legislative Politics, MBG, Public Policy

Abstract

The government policy known as the Free Nutritional Meal Program (MBG) aims to improve public nutrition and reduce stunting rates in Indonesia. The purpose of this study is to examine the MBG Program from a political perspective, particularly considering political dynamics, legal risks, and fiscal issues. This research was conducted through literature review, reviewing various journals and academic sources. The results indicate that the MBG not only has social impacts but also influences political interests, poses risks to legal enforcement, and disrupts the sustainability of the state budget. Therefore, for the program to be successful and sustainable, strong regulations and oversight are required. Furthermore, this populist program is often utilized as an instrument for power legitimacy, demanding compromises between the executive and legislative branches during its budget approval process. Without a detailed legal framework, the policy's implementation is highly vulnerable to overlapping institutional authority and potential misappropriation of funds. Ultimately, technology-based monitoring strategies and accountable governance are the main keys to maintaining the stability of the State Budget (APBN).

References

Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). Tinjauan strategis ketahanan pangan dan gizi di Indonesia. SMERU Research Institute.

Febrianto, A., & Siroj, R. A. (2024). Studi literatur: Landasan dalam memilih metode penelitian yang tepat. Journal Educational Research and Development, 1(2), 259–263.

Fikri, A. (2025a). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif konstitusionalisme. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 437–459.

Fikri, A. (2025b). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif konstitusionalisme. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 438–459.

Gunarto, H. (2025). Setahun Prabowo: Program prioritas dengan kepedulian sosial tinggi. Investortrust. https://investortrust.id/indepth/82648/setahunprabowo-program-prioritas-dengan-kepedulian-sosial-tinggi.com

Irawan, W. (2026). Anggota DPR apresiasi dukungan semua pihak terhadap program MBG. AntaraNews. https://www.antaranews.com/berita/5418950/anggota-dpr-apresiasidukungan-semua-pihak-terhadap-program-mbg.com

Kementerian Kesehatan RI. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Kemenkes RI, 1207, 1–16.

Kiftiyah. (2025a). Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1). (Catatan: Referensi ini tampak tidak lengkap pada draf Anda karena tidak ada judul artikelnya).

Kiftiyah, A. (2025b). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial - politik. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1), 102–112.

Lorenza, T. N., & Mulyadi, A. (2026). Membaca arah politik hukum Indonesia: Telaah kritis terhadap logika pembentukan hukum nasional. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 5(1), 133–152.

MD, M. M. (2012). Politik hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

Meidyana, A. (2025). MBG tetap jadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran di 2026. MetroTVnews. https://www.metrotvnews.com/play/NQACY1XO-mbg-tetap-jadi-programprioritas-pemerintahan-prabowo-gibran-di-2026.com

Nengsih, G. (2026). Tinjauan hukum terhadap efektivitas pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. (Catatan: Nama jurnal/institusi penerbit belum tercantum dalam draf Anda).

Rahayu, L. F. (2025). Dinamika dukungan politik terhadap program makan bergizi gratis (MBG) di Indonesia. Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 8(2), 815–831.

Rahman, A. (2025). Reformasi program makan bergizi gratis untuk pemenuhan hak sosial. 9(1), 82–104. (Catatan: Nama jurnal belum tercantum pada draf referensi ini).

Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan petani dan ketahanan pangan pada masa pandemi Covid-19: Telaah kritis terhadap rencana megaproyek lumbung pangan nasional Indonesia. Sosio Informa, 6(2), 184–204.

Sofya, R. (2025). 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ini 9 program yang digulirkan. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/1-tahun-pemerintahan-prabowogibran-ini-9-program-yang-digulirkan-00-kb4l4-3tbjzn.com

Virlana, B. (2025). Kepastian hukum program makan bergizi gratis: Kajian atas usulan pemanfaatan dana zakat. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 57–82.

Weyana, A. (2025). Rasionalisme dalam kebijakan publik: Analisis dampak program makan bergizi gratis terhadap kesejahteraan pelajar. 3(4), 1969–1976.

Downloads

Published

2026-06-22

How to Cite

Ade Saputra Dinata, Meydilah Ayunafisah, & Vera Ayu Lestari. (2026). Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Politik Legislasi: Analisis Risiko Hukum dan Beban Fiskal Negara. Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 4(2), 67–78. https://doi.org/10.59059/mandub.v4i2.3049

Similar Articles

<< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.