Kepastian Hukum Pekerja Outsourcing dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertenu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Studi Putusan NO. 1/PDT.SUS-PHI/2024/PN.PAL

Ratu Mentari Danieladiva; Muhamad Abas; Yuniar Rahmatiar

doi:10.59059/mandub.v4i3.3347

Kepastian Hukum Pekerja Outsourcing dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertenu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Studi Putusan NO. 1/PDT.SUS-PHI/2024/PN.PAL

Authors

Ratu Mentari Danieladiva Universitas Buana Perjuangan
Muhamad Abas Universitas Buana Perjuangan
Yuniar Rahmatiar Universitas Buana Perjuangan

DOI:

https://doi.org/10.59059/mandub.v4i3.3347

Keywords:

Fixed-Term Employment Agreement, Legal Certainty, Legal Protection, Outsourcing, Termination of Employment

Abstract

Beyond mutual agreement, protection, fairness, and legal certainty are essential components of employment contracts in Indonesia, particularly for outsourced workers. “A gap persists between statutory provisions and their practical application within the outsourcing industry as evidenced by recent developments regarding Government Regulation (PP) No. 35 of 2021 specifically concerning ambiguous worker status and unilateral termination of employment. Drawing upon Court Decision No. 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal, this study examines the rationale behind the use of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) and the legal certainty they afford outsourced workers. Employing a descriptive-analytical approach and a normative-juridical research methodology, the study reveals that issues regarding the definition of PKWT, inadequate oversight, and unclear task allocation contribute to poor regulatory implementation, even though the regulations themselves are fundamentally adequate.” Legal certainty and sufficient protection for outsourced workers can only be achieved through stricter regulations and more rigorous law enforcement, given the persistence of legal conflicts despite the application of relevant legal principles in judicial reasoning.

References

Andrew, R., et al. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(12). https://doi.org/10.55129/.v12i3.2763

Budi, W., & Andani, D. (2022). Perlindungan hukum tenaga kerja dengan sistem outsourcing di Indonesia. Jurnal JH Ius Quia Iustum, 29(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art9

Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana.

Nofiani, R., et al. (2025). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing PT. Swadec Security Service di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy, 3(2), 196–210. https://doi.org/10.51825/beleid.v3i2.34263

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu. (2024). Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal. https://doi.org/10.25105/amicus.v1i1.19631

Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak warga negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2(2), 188–200. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.69

Rejeki, H. P., & Iriyanti. (2025). Perlindungan hak pekerja outsourcing kepastian hukum dalam pemberian kompensasi akhir PKWT. Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 6(2), 1463–1476.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.312

Samadi, J. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum pekerja kontrak dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 3(2). https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3330

Satino, et al. (2024). Pengaruh terhadap sistem kerja outsourcing (kontrak) kinerja karyawan. Jurnal Ikraith-Humaniora, 8(1). https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3527

Suyanto. (2022). Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan. Unigres Press.

Suyoko, & Ghufron, A. Z. M. (2020). Tinjauan yuridis terhadap sistem alih daya (outsourcing) pada pekerja di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1), 99–109. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5780

Toha, I. S., Rahmatiar, Y., Abas, M., & Amaliya, L. (2023). Analisis yuridis kompensasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya (outsourcing), waktu/jam kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Wajah Hukum, 7(2). https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1254

Wijayanti, A. (2018). Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi. Sinar Grafika.

Downloads

Published

2026-09-14

How to Cite

Ratu Mentari Danieladiva, Muhamad Abas, & Yuniar Rahmatiar. (2026). Kepastian Hukum Pekerja Outsourcing dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertenu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Studi Putusan NO. 1/PDT.SUS-PHI/2024/PN.PAL. Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 4(3), 413–424. https://doi.org/10.59059/mandub.v4i3.3347