Menyelidiki Hukum Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terkait Tindak Pidana Korupsi
DOI:
https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.867Keywords:
Political Party Criminal Liability Law, Corruption CrimesAbstract
The aim of this research is to find out criminal responsibility for political parties based on the perspective of responsibility theory and to find out the ideal sanctions for political parties that obtain funds from corruption. The research method used in this research is literature or normative, namely "the process of searching for a legal regulation , legal principles, and legal doctrine in order to answer the legal problems faced. The results and discussion of this research are: 1) Political parties that obtain funds from corruption crimes can be charged with legal responsibility, this is because political parties which are legal entities are included in the definition of corporations as intended in Law Number 8 of 2010 and Law Number 31 of 1999. Apart from that, the actions of political parties who receive funds from corruption crimes are also criminal acts of money laundering as stipulated in Law Number 8 of 2010. 2) The ideal sanction for political parties involved in or obtaining funds from corruption crimes is to reduce political party financial assistance sourced from the APBN/APBD by the amount 30%, this sanction is applied to political parties whose members commit criminal acts of corruption independently or singly and do not involve political parties and sanctions for the dissolution of political parties if they commit criminal acts of corruption collectively and/or political parties that receive funds from criminal acts of corruption.
References
Adami Chazawi.2005.Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.Malang : Bayumedia Publishing.
Bambang Setia Wahyudi.2017.Indonesia Mencegah Jilid II (Pertimbangan Hukum.Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN).Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
Chairul Huda.2006.Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan.Jakarta : Kencana.
D Sagita. 2016. Tanggungjawab direksi, komisaris dan pemegang saham suatu perseroan terbatas terhadap kreditur berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Thesis.
Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015.Sistem pertanggungjawaban pidana.Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Harumiati Natadimaja.2009. Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda.Yogyakarta : Graha Ilmu.
Jimly Asshiddiqie.2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2010.Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Mukti Fajar.2013.Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
Peter Mahmud Marzuki.2010.Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
Richard S. Katz dan William Crotty.2014.Handbook Partai Politik. Bandung : Nusa Media.
Ridwan.2003.Hukum Administrasi Negara.Yogyakarta.UII Pres.
Ruslan Renggong.2016.Hukum Pidana Khusus (memahami delik-delik di luar KUHP).Jakarta : Paramedia Group.
Soedjono Dirdjosisworo.2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.
Soerjono Soekanto,Sri Mamudji.2014.Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat.Jakarta:Rajawali Pers.
Sri Mamudji.et.al.2005.Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Rezky.2017. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa.Makasar : Universitas Hasanuddin. Skripsi.
Suratman dan Philips Dillah.2013.Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
Survey Global Coruption Barometer Indonesia Tahun 2020.yang dilakukan pada periode 15 Juni sampai 24 Juli 2020.
WJS.Poerwadarminta.Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta.
Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej.2018.Menjerat Korupsi Partai Politik. Yogyakarta : GENTA Publishing.
Diah Gustiniati Maulani.Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Penodaan Agama di Indonesia.Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum.Vol.7. No.1.Januari-April 2013.
Zulkifli Aspan.Menjerat Kader.Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam.Vol.5. No.1.Januari 2020.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
