Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian
DOI:
https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.870Keywords:
Child Maintenance, Divorce, Children's RightsAbstract
This research aims to find out how child maintenance cases (alimentation) are resolved by parents after divorce in the Gorontalo Religious Court and what the legal consequences are if parents do not carry out their child maintenance obligations (alimentation) after a divorce decision in the Gorontalo Religious Court. This research uses empirical research. This research is research originating from field observations and uses a descriptive qualitative approach. The results of this research show that the case resolution process involves lawsuits, trials and mediation. If mediation fails, the Religious Court issues a decision. However, sometimes the losing party does not comply with the decision. Winners can request execution, including confiscation of property or salaries. In this case, the father is still obliged to support the child after the divorce, but implementation is problematic. Some fathers are reluctant to fulfill this obligation. The Religious Courts play an important role in enforcing this. Research emphasizes the protection of children's rights and law enforcement to fulfill post-divorce livelihoods. Meanwhile, the legal consequences of non-fulfillment of child maintenance (alimentation) by an ex-husband who does not comply with the decision, the party who wins in the trial can submit a request to the Chair of the Religious Court to force the implementation of the decision and carry out the execution. If within a certain time the ex-husband still does not comply with the decision, the winning party can ask for the ex-husband's property to be confiscated, but still pay attention to the father's financial condition.
References
Aris Bintania, 2012. Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dr. H. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H., 2020. Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Arjasa Pratama,).
Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah Untuk Mengemukakan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum), Bandung; PT Refika Aditama.
Libertus Jehani, 2012. Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri,(Jakarta; Rana Pustaka,).
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta
Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
Nur Mohamad Kasim, "Problem Perkawinan dalam Tinjauan Sosio Yuridis" (Laporan Penelitian, 2016).
Peter Mahmud Marzuki, 2015. Penelitian Hukum, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung:Alfabeta.
Sayyid sabiq, 2017. Fiqih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
Subekti, 2017. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa.
Suketi dan Galng Taufani, 2018. Metodologi Penelitian Hukum, Depok;PT Raja Grafindo Persada,
Tinuk Dwi Cahyani, 2020. Hukum Perkawinan, UMMPress.
Zaeni Ashyadie, 2016. Hukum Keperdataan. Rajawali Pers, Depok
Zulfan Efendi, M.Pd.I. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad). Bintan, Indonesia: Stain Sultan Abdurrahaman Press.
Jurnal Dan Artikel
Gausia, Ahyaril Nurin, & Rochim, Fathur. (2023). Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 8(1)
Hanifah, Mardalena (2020) "Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama." Jurnal Hukum Acara Perdata.
Ihwanudin, N. (2016). Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama. Abliya, 10(1),
Jafar, I., Mohamad Kasim, N., & Alhasni Bakung, D. (2023). Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian. Journal of Comprehensive Science (JC), 2(5), 1201–1208.
Jarbi, Muktiali (2019). "Pernikahan Menurut Hukum Islam." Pendidikan Agama Islam, Vol I (01)
Khoirul Anam. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. Yustitiabelen, 5(1)
Mulia, Ajeng Astrina. (2021). Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Hukum. Gorontalo Law Review, 4(2).
Mustating Daeng Maroa (2021), "Kajian Normatif tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Perspektif Komplilasi Hukum Islam," Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum, vol. 5, no. 1, Universitas Muhammadiyah Luwuk
.Nadia Ananda Putri, Dkk (2021), "Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," Bhirawa Law Journal, vol. 2, issue 1.
Soesilowati, Jajoek Tri. (2020). Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian
Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Pasal 327 dan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
Putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo
